Posted by Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengusulkan kepada DPR tambahan anggaran sebesar Rp60,6 triliun untuk tahun mendatang dalam rapat kerja dengan Komisi V pada Selasa, 3 Desember 2024. Dari jumlah tersebut, Rp14,87 triliun akan dialokasikan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ).
“Setelah ini, semuanya akan kami serahkan ke Badan Anggaran,” kata Dody seusai rapat.
Dalam usulan anggaran pembangunan IKN, Dody akan mengalokasikan Rp9,9 triliun kepada Ditjen Bina Marga. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol, dan duplikasi Jembatan Balang Bentang Pendek.
Selanjutnya, anggaran sebesar Rp4.969,63 triliun akan digunakan untuk Direktorat Jenderal Penataan Ruang untuk penyelesaian sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, gedung perkantoran pemerintah, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Nasional, dan kantor BIN.
Kementerian telah menyetujui anggaran sebesar Rp110 triliun untuk tahun 2025, sehingga persetujuan anggaran tambahan tidak dijamin.
Jika DPR tidak menyetujui permintaan tersebut, Dody menegaskan bahwa kementeriannya memiliki alternatif lain. “Kita bisa menggandeng investor asing. Ada berbagai pilihan,” katanya.
Hingga Oktober 2024, IKN telah mengantongi investasi sebesar Rp58 triliun dari 8 tahapan peletakan batu pertama. Namun, jumlah tersebut masih kurang dari target Otoritas IKN sebesar Rp100 triliun.
Selain masalah investasi, keberlanjutan pembangunan IKN mulai dipertanyakan setelah Presiden Prabowo Subianto tidak menyebutkan nama ibu kota baru dalam pidato kenegaraan pertamanya pada 20 Oktober lalu.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Agus Harimurthi Yudhoyono atau yang lebih dikenal dengan AHY, meyakinkan bahwa presiden akan melanjutkan proyek warisan mantan Presiden Jokowi. Ia mengatakan pemerintahan Prabowo akan fokus pada penyelesaian infrastruktur lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ia menyebutnya sebagai pusat pemerintahan.
Penyempitan fokus pembangunan infrastruktur disebabkan oleh kebutuhan untuk mengalokasikan anggaran ke sektor lain. “Kita selalu dihadapkan pada keterbatasan fiskal. Itulah sebabnya kita berupaya untuk menarik investasi dari berbagai sumber dalam dan luar negeri untuk berbagai proyek infrastruktur,” katanya pada Minggu, 1 Desember.
Dalam kesempatan sebelumnya, AHY juga menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh hanya fokus pada proyek IKN. Sebaliknya, ada proyek strategis nasional lain di berbagai daerah yang perlu mendapat perhatian. Perkembangan ini harus diperhatikan untuk memperkuat kemandirian pangan dan energi serta meningkatkan kualitas kesejahteraan.
Selanjutnya, pembangunan IKN harus mempertimbangkan anggaran. “Saya sampaikan pembangunan IKN tetap jalan, tetapi akan ada penyesuaian terutama dari sisi penganggaran. Kita perlu tahu berapa anggaran yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN,” kata AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 23 Oktober. “Selebihnya, kita pantau.”