Posted by Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk menaikkan gaji guru.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Prof. Nunuk Suryani mengatakan, kenaikan gaji guru bukan menjadi domain Kemendikdasmen tetapi kementerian lainnya.
“Kalau naik gaji kan bukan kewenangan kementerian (Kemendikdasmen), tapi itu kan kementerian lain. Jadi kita mengakselerasi,” kata Prof.
Nunuk di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (8/12/2024). Prof. Nunuk juga meluruskan, kabar yang simpang siur di masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada kenaikan gaji di tahun 2025.
Kemendikdasmen akselerasi agar semua guru punya sertifikasi Namun, Prof. Nunuk menjelaskan bahwa kenaikan kesejahteraan guru di tahun 2025 dilakukan melalui tunjangan sertifikasi.
“Meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Kita (Kemendikdasmen) mengakselerasi supaya semua guru punya kesempatan (sertifikasi),” ujarnya. Prof. Nunuk mengatakan, pada tahun 2025, pemerintah akan menggencarkan program pendidikan profesi guru (PPG) yang menjadi syarat untuk sertifikasi.
Pemerintah, lanjut Prof. Nunuk menargetkan menyelesaikan 800.000 guru ikut sertifikasi PPG di tahun 2025 agar semakin banyak guru yang mendapatkan kesejahteraan lewat tunjangan sertifikasi. Saat ini, PPG bagi Guru Tertentu juga sudah dibuka khusus bagi guru dan kepala sekolah yang sudah lulus kualifikasi pendidikan S1 atau D4.
Tahun 2026 semua guru akan tersertifikasi Hal ini menjadi langkah awal Kemendikdasmen untuk pemenuhan target sertifikasi guru dari Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi sekarang ini lagi pendaftaran (PPG bagi guru tertentu) dan seleksi administrasi sampai tanggal 20 Desember. Habis itu kan akhir tahun, sistem akan evaluasi 10 hari (sehingga pendaftaran PPG) tutup dulu. Awal tahun mulai lagi seleksi administrasi PPG.
Sampai semua guru yang punya hak untuk ikut PPG (selesai),” ungkap dia. Apabila PPG bagi Guru Tertentu selesai, Kemendikdasmen baru akan melakukan penyelesaian target Presiden Prabowo Subianto.
Prof. Nunuk pun optimistis jika 800.000 guru berhasil lulus PPG, maka pada tahun 2026 semua guru RI akan tersertifikasi.
“(Kesejahteraan) melalui sertifikasi sesuai dengan amanat undang-undang. Dengan itu semua guru baik swasta, yayasan, guru honorer, bisa (mendapat kesejahteraan),” pungkas Prof. Nunuk.